Bupati Rotok Ancam Pecat PNS Pembangkang

Kota Ruteng, Suara Flores — Bupati Manggarai Drs. Christian Rotok, pada saat Rapat Musyawarah Pembentukan Panitia Penerimaan CPNSD Tahun 2010 di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai, Rabu (24/11) kepada pimpinan SKPD dan wartawan mengatakan bahwa dia akan menindak tegas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak taat aturan, terutama taat pada penempatannya dimanapun karena aturannya sudah jelas. Dikatakannya bahwa di desa-desa guru-guru kurang, bahkan tidak memenuhi kriterium pendidikan yang baik, sementara di kota banyak sekali bahkan perempuan-perempuan karena kebanyakan ikut suami. “Kita batalkan kelulusannya kalau tidak mau ditempatkan sesuai dengan ketentuan Pemda. Tentu, jika ada istri pejabat yang eselon II, III yang lulus, tetapi tidak mau ditempatkan di daerah yang sudah ditentukan, maka mereka-mereka itu tidak diluluskan atau dipecat”, janji Rotok.

Kepada Kepala SKPD yang hadir, dia tegaskan bahwa perekrutan 2010 tidak sarat politik, karena itu sangat terbuka bagi siapa saja sesuai formasi yang sudah ditetapkan, yang penempatannya disetujui oleh SK Mempan. Karena itu, dia tegaskan semua yang lulus harus betul-betul taat aturan sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak ada kebijakan yang aneh-aneh di luar itu. “Saya harap, PNS yang baik ialah PNS yang tahu aturan karena siapa saja mesti taat aturan termasuk bupatinya”, tegasnya. Di saat yang sama, Bupati Rotok melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Drs. Yan Mat Ngare, menjawab Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Drs. Rafael Ogur, mengatakan bahwa BKD akan membuat Surat Pernyataan tertulis kepada PNS yang lulus, tetapi mesti berkordinasi dengan dinas teknisnya, khususnya Dinas PPO Kabupaten Manggarai, sehingga PNS pembangkang tidak diluluskan alias pecat, jika ternyata terbukti.

Lalu terkait dengan testing penerimaan CPNSD tahun 2010 di Kabupaten Manggarai, Kepala BKD, Drs.  Yan Ngare, kepada Bupati Rotok, mengatakan bahwa Manggarai hanya menerima 229 orang, dengan perincian 103 orang untuk guru, 69 orang untuk tenaga kesehatan, 57 orang untuk tekhnik dan administrasi. Sedangkan formasi lain, seperti S2 atau master tidak ada formasinya, karena itu merupakan kebijakan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) bukan oleh Bupati Manggarai. Ditanya soal mengapa hanya menerima 229 orang, karena tahun 2010 ini masih ada tenaga kontrak sebanyak 600 orang yang bekerja mulai dari tahun 2005-2010, dengan perincian 368 datang dari berbagai tingkat pendidikan dan jurusan, ada belasan yang berijazah SD yang sudah bekerja dengan SK Pejabat Negeri dimana gaji ditanggung oleh SPJ, dan lain-lain, sedangkan 280 orang yaitu yang diverifikasi untuk 5 kabupaten yang dipimpin langsung oleh BPK Pusat tempatnya di Labuan Bajo pada 21 Juli 2010, sehingga tidak bisa menerima banyak PNS.

Awalnya, kata Ngare, Kabupaten Manggarai mengusulkan rekrutmen dari golongan guru dan SMA, namun Mempan dan BKN menolak karena masih ada 600 orang tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PNS. Akan tetapi, tambahnya, tidak menutup kemungkinan bagi tenaga honorer untuk mengikuti testing PNS 2010, bagi mereka tetap dibuka pendaftaran masuk. “Penerimaan CPNSD Kabupaten Manggarai bukan atas kemauan Pemda Manggarai, tetapi berdasarkan persetujuan Mempan dan BKN”, kata Ngare.

Dengan demikian, keluhan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Adolfus Gabur, berkaitan dengan tidak adanya formasi S2 di Kabupaten Manggarai, sementara di Kabupaten Manggarai Timur, formasi S2 ada, kepada Bupati Manggarai saat rapat berlanggsung, yang langsung dijawab Bupati Rotok, adalah sama sekali bukan kebijakan Bupati Manggarai, akan tetapi ketentuan Mempan dan BKN. “Formasi S2 adalah kebijakan dari atas bukan kebijakan Bupati Manggarai, karena itu silakan saja mereka ikut testing di kabupaten lain, jika di situ formasi tersebut diterima, yah di situ saja”, kata Rotok. Kemudian, jelas Rotok melalui Ngare, bahwa untuk menghindari adanya indikasi ijazah palsu oleh pihak BKN hanya bisa diperbolehkan menerima calon PNS, jika memiliki foto kopi Akte Pendirian Sekolah, khususnya Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di mana pelamar menamatkan pendidikannya termasuk di mana pelamar tersebut mengabdikan diri di sekolah swasta tertentu karena akan sangat berpengaruh terhadap penentuan Nomor Induk Pegawai (NIP) ketika menjadi PNS dan ketika ditempatkan di sekolah-sekolah atau kantor-kantor sesuai dengan ketentuan BKN tadi.

Kalau terkait dengan penyusunan soal testing PNS, tambah Ngare, sekarang ini diselenggarakan dalam tiga rayon, NTT, NTB dan Balu, yang menurutnya bukan kewenangan BKD, melainkan kewenangan BKN Pusat dan Mempan sesuai dengan SK-nya pada 21 Juli 2010, koordinasi dengan Pemerintah Propinsi, yakni Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, sedangkan kebijakan tambahan PNS tahun 2010 mekanismenya harus di bawah Gubernur NTT.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Distamben, Frans Atom, bahwa kewenangan Gubernur diperluas karena sesuai dengan PP 19 Tahun 2010 tentang Kewenangan Gubernur. Sedangkan, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Yoseph Bom, bahwa mengapa Bupati tidak diberi wewenang untuk menentukan PT sendiri dalam rangka penyusunan soal calon PNS, tidak harus Gubernur dan Undana saja, sementara undang-undang telah beri ruang kepada BKN dan Bupati untuk mengurus itu. Kenapa NTT tidak? Karena itu, mesti buat surat ke Mempan tembusan Gubernur dan BKN. Maka, menanggapi Bom, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Rafael Nanggur, mengatakan bahwa Gubernur masih dilematis dan salah satu solusinya DPRD Manggarai dalam waktu cepat mesti dan harus melakukan sidang paripurna dalam rangka membahas ketentuan tersebut. Dalam rencananya, perekrutan PNS tahun 2010 ini yang berdasarkan ketentuan SK Mempan dan BKN, yang dibacakan oleh Kepala BKD, Yan Ngare, akan mulai bekerja pada 1 Januari 2010 dan gajinya akan ditetapkan juga.

Sedangkan, untuk perekrutan tahun 2011, rencananya akan dipercepat, namun waktunya belum ditentukan. Akan tetapi, kata Rotok, untuk tahun 2011, spefikasi jurusan harus betul-betul diperhatikan karena selama ini, kurang diperhatikan termasuk formasi S2 mesti ada termasuk jurusan-jurusan khususnya perhubungan, dan termasuk formasi tenaga laboratorium, air, udara dan tanah, seperti yang diminta oleh Sekretaris BPLH, Ndatung Damasus, S.Sos, kepada Bupati Manggarai yang disampaikan saat pertemuan tersebut berlangsung.

Rapat penerimaan PNS tahun 2010 tersebut berlangsung alot dan masukan-masukan yang diberikan menghasilkan kesepakatan bersama dan berujung pada rencana Sidang Dewan. Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekda Manggarai, Drs. Paulus Bero, SH, M. Kes. Kepala Inspektorat, Drs. Rofin Mbon, Dinas PAKD, Drs. Yoseph Ardis, Kadis Kesehatan, dr. Yulius Weng, Assiten III, Drs. Yos Nono, Damdim 1216, Kol Infantry, Abdul Fatony, Kapolres, Hambali, SH, Kejaksaan, Hutagaol, SH, Max Man, Yulius Lay, dan beberapa staff dinas lainnya. (Melky Pantur)

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s