Kepala Daerah Gagal Bila Tidak Mampu Naikan PAD

Kota Ruteng, Suara Flores — Seorang Kepala Daerah seperti Walikota dan Bupati dikatakan berhasil dalam membangun daerahnya ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi, jika tidak maka Kepala Daerah tersebut belum dikatakan berhasil karena masih mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat, yang kemudian dialokasikan ke daerah-daerah sesuai dengan Program Pemerintah Pusat, yang dilaksanakan oleh daerah, yakni Bupati masing-masing.

Demikian dikatakan Ketua Komisi III DPR RI merangkap anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Dr. Beny K. Harman, SH, MH, dari Fraksi Demokrat Daerah Pemilihan NTT, saat mensosialisasikan Amandemen UUD 45 kepada beberapa anggota dewan, pers, aktivisis dan anggota parpol di Kota Ruteng, di Aula Hotel Dahlia, beberapa waktu lalu. Jika Bupati, katakan, membangun jalan, jembatan, kantor di mana-mana, di sudut-sudut perkampungan kota dan desa, itu bukan keberhasilan Bupati ataupun Walikotanya, tetapi keberhasilan pusat, kata dia, Bupati hanya menjadi corong Presiden, terkecuali kalau PAD daerah tersebut tinggi, maka daerah tersebut tidak bergantung pada pusat.

Menurut Harman, tahun 2010-2011 APBN RI sebanyak 1200 triliun. Sebanyak 70% DAU dan DAK 30%. DAU itu kemudian dibahas dalam APBD bersama Bupati dan DPRD setempat dan itu semua uang dari pusat, sehingga salah satu kerja yang mesti dicapai oleh Kepala Daerah adalah meningkatkan PAD-nya dengan menggerakkan segala tenaga yang ada untuk menggali potensi-potensi daerah masing-masing.

Karena itu, tambahnya, jangan percaya kalau ada Kepala Daerah tertentu di republik ini yang mengaku dan mengatakan kepada rakyatnya sendiri bahwa pembangunan yang ada di daerahnya adalah keberhasilannya semata. Bupati tidak punya dana untuk membangun daerahnya. Itu omong kosong belaka kalau bukan hasil PAD. Kenyataannya, banyak orang pintar di negeri ini, maklum rakyat tak memilih, tetapi pilih yang salah, jadinya hancurlah negara. Itulah demokrasi. demokrasi begitu bagus, tandas Harman, namun ternyata hasil demokrasi itu produknya tidak berkualitas. Toh, banyak Anggota Dewan yang menjadi pegawainya Bupati, karena diiming-imingi proyek dan duit. Hal demikian, di Repubik Indonesia sudah mewabah mulai dari atas sampai ke bawah, pusat-daerah, bahkan di tubuh-tubuh penegak Undang-undang itu sendiri. Dan karena itu ada, apa yang disebut dengan ketidakpastian hukum.

UUD 45: DPR, MK, MPR Berhak Hentikan Presiden

Melihat kondisi NKRI, UUD 45 kemudian terus diamandemen karena didasari oleh mal praktek dan dianggap tidak sesuai lagi. Beberapa alasan UUD 45 diamandemenkan selama 5 kali, menurut dia, antara lain tahun 1959-1999, UUD 45 memberi kuasa kepada MPR atas nama rakyat untuk buat apa saja, dengan membuat aturan kiri-kanan, dengan dalilnya rakyat.

Kemudian terlampau banyak memberi wewenang kepada Presiden. Soekarno dan Soeharto pun tumbang, kesewenangan di segala bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan ditemukan berantakan dan berserakan hancur di mana-mana. Karena UUD 45 tidak memberikan apa yang disebut dengan sistem pengawasan antara kekuasaan negara (check balance), MA dan DPR tidak berfungsi. Lalu, Sistem Demokrasi di bawah UUD 45 ada kolaborasi yang jelas. Hak atas kedaulatan rakyat untuk membentuk parpol mencuat. Dulu, katanya, UUD 45 RI masih UUDS, maka dibuat perubahan yang jelas. Tujuannya untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan pengawasan yang jelas.

Di Indonesia, jelas dia, amanden selalu terjadi. Ambil misal, dulu MPR bertugas, sah, buat UUD 45 dan angkat Presiden. Sekarang, MPR hanya mengesah dan membuat UUD 45. Alasannya, karena Presiden dipilih oleh rakyat melalui Pilpres. Sementara, Indonesia masih menganut Sistem Presidential di mana Presiden bertanggung jawab dalam seluruh sistem pemerintahan negara.

Presiden bisa diberhentikan oleh DPR RI tetapi harus diusulkan dan berdasarkan persetujuan MPR kemudian mesti dikaji atau disetujui oleh Mahkamah Konstitusi. Presiden diberhentikan atas kesepakatan bersama, DPR RI, MK, MPR. MPR terdiri dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berjumlah 142 orang dan DPR RI yang berjumlah 560. Maka, kekuatan MPR adalah kekuatan Dewan juga. Sedangkan tugas atau kekuasaan Kehakiman, kata dia, dulu tugas Kehakiman adalah satu-satunya tugas Mahkamah Agung (MA), tetapi sekarang tugas Kehakiman yaitu dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut karena di MA banyak sekali mal praktek, maka MK juga masuk dalam tugas kehakiman, termasuk pemilu kada untuk menentukan pemilu kada ulang atau tidak. Terkait dengan kewenangan lainnya, dulu MK tidak menguji dan membatalkan UU tetapi sekarang tugas MK adalah menguji dan membatalkan Undang-undang dari DPR meski MK hanya terdiri dari 9 kepala mengalahkan 560 kepala. Inisiatif dibentuknya MK ini didasari pada banyak UU bermuatan kepentingan politik karena itu bisa melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-undang.

Dengan strukturnya jelas, UUD 45, UU, Perpu, Perda dan Perdes. MA adili pelanggar Perdes, Perda, Perpu. UUD 45 menurut aturannya dilaksanakan oleh Presiden dan dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, karena itu Undang-undang tidak bisa berlaku atau dianggap sah tanpa disetujui DPR dan Presiden. Sedangkan, DPD, dulu disebut sebagai Utusan Daerah, yang ditentukan oleh DPR yang dominan, namun sekarang dipilih langsung. Komisi Yudisial (KY), dulu bertugas untuk mengawasi hakim karena banyak hakim yang korup, tetapi sekarang KY tidak lagi. Maka, wewenang MK adalah menguji Undang-undang Dasar Tahun 1945, membatalkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, dan dengan membubarkan Partai Politik.

Menguji Undang-undang berarti penafsir tunggal UUD 45 dan Undang-undang sesuai dengan konteks, tendesilogis, dan sejarah perkembangannya, termasuk menolak menyetujui tidak diberhentikannya Presiden berdasarkan kajian-kajian MK, ketika Presiden melakukan pelanggaran terhadap UUD 45 dan Undang-undang.

Terkait dengan Parliament Threshold (PT), ke depan kata Beny, dimungkinkan hanya 5 partai saja, tetapi sama sekali tidak melarang partai lain berhak untuk ikut pemilu. Mereka boleh, tetapi di pusat tidak bisa karena ketentuan PT tadi. Kemudian, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota bukan disebut Parlaiment dan tidak mempunyai Hak Legislatif, yang punya Hak Legislatif adalah DPR RI termasuk Parlaiment karena berkaitan dengan Pengesahan terhadap UUD 45 dan UU bersama Presiden.

Dalam wacananya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih oleh rakyat akan ditiadakan karena tugasnya tidak lebih dari pada mengawasi daerah-daerah dan bersama DPR RI menjadi MPR. DPD hanya menghabiskan anggaran Negara. Sedangkan, terkait tugas Gubernur, ke depan dalam rencananya status Gubernur akan disamakan dengan Menteri. Menteri membuat UU atau yang disebut Permendagri, maka mengapa Gubernur tidak? Kendalanya, jika tidak, Gubernur tak mampu memerintahkan Bupati melalui Peraturan Gubernur yang disejajarkan dengan Menteri, sehingga mudah atur daerah. Itu harapannya, kata Beny. (Melky Pantur)

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s