Berikan Apa Yang Menjadi Hak Rakyat Desa!

Luapan amarah para kepala desa di Kabupaten Sikka terhadap kebijakan pemerintah yang diduga memangkas dana Bagi Hasil Pajak Retribusi ( BHPR) untuk menutup defisit anggaran tentunya sangat berdasar. Sebab apa yang menjadi hak mereka dipangkas untuk kepentingan yang lain. Padahal dana itu bukan untuk kepentingan pribadi kepala desa, tapi semata-mata untuk keberlanjutan proses jalannya roda pemerintahan di desa.

Harus pula disadari bahwa ukuran kesejahteraan dan kemajuan sebuah daerah, tolak ukurnya bukan di kota tapi di pedesaan. Sebab sebagaian besar potensi sumber daya alam berada di pedesaan. Untuk itu, perhatian pemerintah perlu lebih intensif ke desa-desa. Apalagi saat ini, pemerintah pusat, pemerintah Propinsi NTT dan Pemerintah di kabupaten mempunyai program yang sama yakni membangun dari desa. Membangun dari desa, tidak boleh hanya menjadi slogan politik semu, tapi harus menjadi sebuah lokomotif perubahan yang riil yang betul-betul harus dirasakan masyarakat desa. Jangan pernah bicara soal peningkatan kesejahteraan ekonomi, peningkatan pendidikan, kesehatan, kalau pemerintah masih setengah hati dan tidak berani dalam memprioritaskan desa sebagai barometer pembangunan sebuah daerah dan menghargai kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di desa yang juga dipilih secara langsung oleh rakyat desa. Seringkali kita temui berbagai kasus, dimana para kades yang mengabdi di desa-desa terpencil hidup penuh keterbatasan, ketiadaan fasilitas dan minim tunjangan, diabaikan dan kurang diperhatikan pemerintah di atasnya. Andaikan para kades yang merasa dilecehkan dan dikorbankan oleh kebijakan pemerintah kabupaten benar-benar melakukan aksi mogok masal, maka hampir pasti roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat di desa-desa terhambat dan macet. Kalau macet, maka program-program pembangunan pun tentunya lambat dilaksanakan dan kesejahteraan masyarakat jadi tertunda. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan jika ini terjadi?

Argumentasi pemerintah bahwa tidak dicairkannya dana itu, karena Dana Hasil Bagi Pajak dan Retribusi ini sifatnya bantuan pemerintah saja, dalam arti sesewaktu dapat dihentikan dengan melihat kondisi keuangan daerah yang tidak mencukupi, kurangnya koordinasi dari pemerintahan Kabupaten karena yang menetapkan ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sikka, dan masalah dana BHPR sudah disampaikan ketika ada kegiatan di kecamatan. Tentunya menjadi alasan yang lemah, tidak kuat dan tidak berdasar serta kontraproduktif. Sebab, temuan BPKP menyebutkan kesalahan dilakukan Pemkab Sikka. Artinya, perlu ditelusuri lebih jauh keuangan daerah. Jangan-jangan keuangan daerah kita banyak yang bocor untuk kepentingan yang lain?

Dugaan para kades pemotongan dana BHPR demi menutupi defisit anggaran bisa jadi bukan sekedar dugaan, tapi menjadi kenyataan selama pemerintah tidak berani membuka diri (transparancy) terkait pengelolaan keuangan daerah. Jangan sampai demi menutupi defisit anggaran lalu para kepala desa dan masyarakatnya dikorbankan. Harapan kita pemerintah Kabupaten Sikka, tidak sedang mengebiri secara sistematis hak-hak kepala desa dan masyarakat desa, dengan dalih bahwa saat ini banyak anggaran baik dari pemerintah pusat maupun propinsi untuk masyarakat desa sehingga semena-mena memotong atau memangkas anggaran untuk menutupi defisit keuangan daerah. Selamat membaca, wassalam. ++++CIA++++

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s