Kasus Kawasan Ratewae Desa Piga-Soa, Jalan di Tempat

Bajawa, Suara Flores, — Bermula dari aksi penyerobotan sekelompok warga dengan tombak dan parang terhunus, 15/ 2/ 2001 silam, hingga hari ini status lahan tanah seluas 3 hektar milik Jhon Regang di Ratewae, Desa Piga, Kecamatan Soa, kabur dengan record penanganan tidak jelas. Masa demi masa, rezim berganti, nyaris satu generasi berakhir, penanganan persoalan melalui Badan Pertanahan Kabupaten Ngada, cenderung berjalan ditempat.

Petikan media ini melalui tulisan kronologis Jhon Regang diterima biro Suara Flores,  menerangkan indikasi kuat pemerintah daerah tingkat II Ngada dalam hal ini instansi terkait sejak beberapa periode sebelumnya tidak mampu menuntaskan persoalan ini. Saat ini, kecenderungan ulur waktu mulai nampak lagi jika hal ini luput perhatian pemimpin baru Kabupaten Ngada duet Marianus Sae-Paulus Soli Woa. Ditemui di kediamannya belum lama ini di Bajawa, selaku korban, Jhon Regang mengakui pihaknya berulangkali melapor pada instansi terkait tetapi hasil yang diperoleh belum memberi harapan sesuai kebenaran sejarah. Malah sebaliknya pemilik lahan dalam hal ini Jhon Regang dianjurkan membagi-bagikan lahan kepada kelompok penyerobot yang sampai sekarang masih menggarap lahan.

“Mental kurang disiplin yang masih melekat pada pelaku-pelaku di daerah ini, sebagai warga masyarakat kami menaruh keraguan pada beberapa pelaku instansi daerah, benarkah mereka serius mendukung misi perubahan pelayanan prima, sebagaimana ditegaskan Bupati Ngada kepada masyarakat,“ ungkap Jhon Regang. Tumpukan persoalan yang ada di daerah ini, lanjut Regang, bukan karena Ngada bermasalah, tetapi pelaku sistem yang bermasalah. Ketika ada masalah, dinas terkait misalnya tidak menyelesaikan masalah, malahan membiarkan dan memperbanyak persoalan. Ditambahkannya, sejak peristiwa 15/2/ 2001 kepada pemerintah berbagai upaya dilakukan baik lisan maupun tertulis, tetapi tidak pernah tuntas penyelesaian.

 

DPR Ngada Surati Badan Pertanahan

Kepada Suara Flores, John Regang menerangkan, sampai saat ini tanah miliknya bersama  keabsahan negara melalui Dinas Agraria Kabupaten Ngada tahun 1977, terhitung sejak 15 Februari 2001 dikuasai kelompok penyerobot. Sebenarnya tidak sebatas itu, dijelaskan, ikutan persetujuan Dinas Agraria untuk kepemilikan lahan atas nama Jhon Regang ditandai dengan pengukuran sekaligus penanaman empat pilar pada empat sudut batas tanah. Dinas Agraria Kabupaten Ngada ketika itu, lanjut Regang, menugaskan Petugas Agraria Perwakilan Kecamatan Bajawa di Waepana atas nama Gaspar Ebe. Dikisahkan, saat pengukuran hadir pula perwakilan Kecamatan Bajawa, perwakilan Kepala Desa Piga, tokoh masyarakat, tetua adat dan sanak saudara dari kampung Piga. Ceremoni pengukuhan dimeteraikan juga dengan membunuh babi besar untuk ramah tamah dan ucapan terima kasih bagi saksi sejarah. “Sebelum saya ajukan permohonan tahun 1977, lahan itu adalah lahan liar, tidak berada dalam status kepemilikan siapa-siapa, suku atau ulayat. Dan sejak awal tidak ada gugatan apapun tentang kepemilikan lahan, itu lahan bebas. Para penyerobot masuk pada saat lahan sudah digarap dalam bentuk  usaha kebun dengan berbagai jenis tanaman umur panjang”, kata Regang.

Pensiunan guru Seminari St. Brechmans Todabelu-Mataloko ini berkisah, aksi para penyerobot selain merampas lahan, juga melakukan intimidasi dan pengerusakan terhadap seluruh tanaman perkebunan yang sedang dibudidaya saat itu. Menjawab Suara Flores, Jhon Regang menuturkan usaha budidaya pertanian yang sudah ditanam dan dirawat bersama almarhum isteri, tidak hanya berupa jagung atau sebatas umbi-umbian, tetapi ada ribuan tanaman perkebunan produksi atas hubungan kerjasama dengan lembaga Lintas Timur Jakarta (LTT). Pada bulan Januari 2001, kata Regang, melalui anak mantu Frans Watu, didatangkan 1000 (seribu) anakan pisang abaca dari Jawa lalu ditanam pada lahan tersebut sebagai lahan contoh. Sebagiannya lagi dibagikan cuma-cuma (gratis) kepada para petani sekitarnya. Karena nilai pasar pisang abaca akan memberi keuntungan bagi petani, budi daya pisang tersebut direncanakan juga untuk penyebaran bagi para petani di Soa. Harga serat batang pisang abaca cukup mahal dan laku di pasaran, sebagai bahan baku mentah pencetakan uang dolar. Diakui Regang, sosialisai budi daya pertanian pisang abaca, kala itu, tidak hanya bagi keluarga. Frans Watu anak mantunya juga memberikan informasi kepada para petani Soa melalui rapat desa se-kecamatan Soa di Waepana.

Sebagai warga masyarakat daerah, Jhon Regang berharap, Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Ngada jangan lagi bertindak bertele-tele terhadap perkara ini. “Ciptakan keteladanan bagi masyarakat. Kosongkan lahan, mundur dari lokasi dan berikan sertifikat kepada kami pemilik lahan sesungguhnya”, tandasnya. “Kalau ada keperluan, lanjut Jhon Regang, mari duduk bicara secara manusiawi dan saling menghargai tanpa harus angkat pedang” kata Regang. Penelusuran Suara Flores di rumah rakyat DPRD Kabupaten Ngada, tertanggal 8 Desember 2010 lalu, DPRD setempat surati Badan Pertanahan Kabupaten melalui Surat DPRD Ngada Nomor : 174/DPRD/234/12/2010, ditandatangani Pimpinan Paulinus No Watu, S.Sos, perihal Minta Penjelasan. Kepada Badan Pertanahan, Lembaga Dewan Kabupaten Ngada meminta penjelasan kebijakan pembekuan sertifikat tanah. Kutipan Surat, DPRD Ngada meminta penjelasan Badan Pertanahan Kabupaten Ngada atas kebijakan pembekuan sertifikat tanah dan pengukurannya yang sudah memiliki GS (Gambar Situasi) oleh pemilik lahan, dalam hal ini Jhon Regang. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Ngada. Pantauan media ini, wacana berkembang, tanpa sepengetahuan pemilik lahan, dalam hal ini Jhon Regang, Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Ngada mengeluarkan sertifikat tanah kepada kelompok penyerobot melalui agenda prona tanah. Terendus isu, tandas Jhon Regang, beberapa oknum Badan Pertanahan Kabupaten Ngada telah melakukan transaksi gelap terbitkan sertifikat kepada para penyerobot melalui momen prona tanah. Hingga berita ini diturunkan, biro Suara Flores belum berhasil temui Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ngada. Upaya konfirmasi media, Kamis (13/1), Pimpinan Badan Pertanahan Ngada sedang urusan luar, belum bisa temui wartawan. +++Ad+++

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s