Polisi dan Jaksa Didesak Usut Tuntas Kasus Kapal Ikan

Ende, Suara Flores — Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Ende, Kepolisian dan Kejaksaan diminta  untuk segera mengusut kasus pengadaan Kapal Penangkap Ikan jenis Fiberglass Type Pole And Line dengan Kapasitas 20 Gros Ton (GT) pada Dinas Kelauatan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Ende. Penegasan itu disampaikan Sekertaris Jenderal Pusat Kajian dan Advokasi Masyarakat Indonesia ( PUSAM Indonesia), Oskar Vigator, kepada Suara Flores di Ende, Sabtu, (15/2/2011). Sekjen PUSAM  Indonesia, Oscar  Vigator, menilai proyek pengadaan Kapal Penangkapan Ikan jenis  Fiberglass  Type Pole And Line dengan kapasitas 20 GT dan besarnya pagu anggaran  Rp. 879.945.000,-  yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010 di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Ende terindikasi negara dirugikan, karena sampai dengan saat ini realisasi fisik proyek itu masih nol persen, sementara 30  persen dana tersebut sudah dicairkan.

Dikatakannya, proyek yang bersumber dari Dana DAK tahun 2010 tersebut, 30 persen sudah dicairkan ke kontraktor,  namun kontraktor tersebut tidak menyelesaikan kontrak serta sudah melewati batas waktu. Ini dikualifikasi sebagai mafia proyek yang melibatkan oknum PNS di dinas tersebut yang menyebabkan kerugian Negara. Jika ada indikasi kearah itu, maka polisi dan jaksa segera mengusut tuntas proyek di DKP tersebut, dan Pemerintah Kabupaten Ende segera mengumumkan di media untuk mem-black list CV. Kelimutu Indah sebagai rekanan yang memenangkan proyek senilai Rp. 879.945.000, dari Dana DAK di DKP tahun 2010.

 

DPRD segera Bersikap

Lebih Lanjut,  Oscar Vigator, menambahkan, fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Ende sangat lemah sampai kecolongan hingga habis tahun anggaran  proyek tersebut tidak dikerjakan bahkan sampai pada  penetapan anggaran tahun berikutnya ada proyek yang tahun sebelumnya tidak bisa dilaksanakan. Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Ende patut dipertanyakan,  kata   Oscar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende diminta untuk segera mengambil sikap tegas dalam menyikapi proyek pengadaan kapal penangakap ikan jenis Fiberglass Type Pole And Line dengan kapasitas 20 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ende, karena terindikasi proyek hingga saat ini masih nol persen. Desakan itu juga dikemukakan Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ende, Eusebius Andreas, kasus ini jika tidak diambil sikap, maka DPRD sebagai lembaga legislatif tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang  yang berlaku.

Eusebius mengatakan, sikap yang harus diambil oleh DPRD  Kabupaten Ende dalam menyelesaikan persoalan ini, yaitu melakukan pemanggilan terhadap kontraktor yang bermasalah tersebut guna melakukan klarifikasi dan dimintai keteranganya. Jika yang bersangkutan tidak mengindahkan pemanggilan itu, maka DPRD Kabupaten Ende disarankan untuk segera merekomendasikan persolan tersebut ke ranah hukum karena proyek tersebut diduga bermasalah. +++DM+++

Iklan

1 Komentar

  1. Every weekend i used to pay a visit this web page, because i wish for enjoyment, since
    this this site conations really good funny information too.


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s