Rakyat Minta Peningkatan Sosialisasi Kebijakan Program

Bajawa, Suara Flores — Ekspresi sosok demokrasi,  “Dari, Oleh dan Untuk Rakyat”, muncul melalui berbagai wajah. Unsur kekuatan demokrasi adalah himpunan kekayaan aspirasi, harapan serta kritik dan otokritik sebagaimana nada rakyat yang terjadi saat ini. Kepada media ini, beberapa warga masyarakat Kabupaten Ngada menuturkan, banyak warga masyarakat Ngada yang belum mengetahui secara jelas pemberlakuan kebijakan pemerintah yang sifatnya untuk masyarakat kecil. Menurut mereka, Program JKMN atau Jaminan Kesehatan Masyarakat Ngada misalnya, baru diketahui segelintir masyarakat,  dalam daya penyebaran informasi masih terukur.

“Kami benar-benar belum tahu kapan pemberlakukan program pengobatan dan periksa kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat yang bukan pegawai negeri sipil (PNS) Wilayah Kabupaten Ngada ini. Kami memang dengar pemerintah akan membantu keluarga-keluarga miskin melalui sumbangan ternak dan pengobatan gratis, tetapi pemberlakuannya kami belum tahu. Kami minta instansi pemerintah buat peningkatan sosialisasi. Hanya itu saja yang kami minta saat ini. Kalau saat ini beberapa kalangan rakyat kecil sudah mengetahui, itu dari arahan-arahan Bupati atau Wakil Bupati sendiri atau juga dari beberapa pejabat dan Anggota Dewan yang sempat terjun langsung ke masyarakat dan lainnya melalui berita koran. Tetapi saya berani katakan masih sangat banyak yang belum tahu ini”, ujar Philipus Liu, (18/2) warga Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada kepada Suara Flores.

Menurut Liu, ketidaktahuan warga masyarakat soal kebijakan pemerintah daerah, bukan karena kesengajaan masyarakat ataupun tidak ingin mengetahui, tetapi karena masih kurang atau minimnya penyebaran informasi pemerintah secara langsung kepada masyarakat Ngada yang secara dominan hidup di kampung-kampung pedalaman. Menurut dia, peran pemerintah tingkat terbawah seperti Dusun, RT, RW, Desa, dan lain-lain belum bisa diharapkan maksimal sebagaimana dikehendaki bersama, masih lebih banyak mengurus kegiatan dan kepentingan-kepentingan pribadi. Kebutuhan masyarakat akan informasi, kata Liu, cukup tinggi, tetapi belum didukung dengan sistem pelayanan informasi secara lebih baik. “Sungguh, kami benar-benar tidak tahu”, keluh Liu.

Kepada wartawan, selaku warga masyarakat, Philipus Liu merasa berbagai kegiatan sosialisasi yang diterapkan melalui ceramah di kantor-kantor dan lain-lain sebagimana selama ini dilakukan, terlalu bersifat protokoler dan kurang memiliki daya sebar secara lebih baik kepada masyarakat sebagai induk sasaran tingkat terbawah. Ditambahkan, tingkat partisipasi masyarakat masih kurang, ataupun jika dilibatkan bersifat kalangan tertentu. Yang dilibatkan cenderung hanya sekitar para pegawai, para kepala desa, aparatur desa, yang pada saat kembali ke lapangan juga jarang menjabarkan lagi apa yang telah diperoleh untuk masyarakat, kata Liu.

Kepada wartawan, warga masyarakat Todabelu ini mengungkapkan jika hari pasar tiba, dirinya rajin mengunjungi berbagai tempat penjualan, diantaranya mencari koran lama ataupun koran baru untuk mengetahui perkembangan informasi tentang Ngada. “Kalau informasi mulut ke mulut itu biasanya tidak jelas. Biasanya pada hari pasar kami ke pasar untuk keperluan dapur sambil lihat koran-koran yang ada disana. Banyak informasi kami hanya dapat melalui berita koran, dari situ kami bisa saling bagi informasi dengan tetangga dan teman-teman di kampung. Itupun, berita-berita koran yang masuk ke wilayah kampung jumlahnya belum seberapa”, tandas Liu.

 

Media Medium Informasi

Ditemui (21/2) di kediamannya wilayah kelurahan Todabelu-Mataloko, Calon Ketua Lembaga Snack-Markus atau Lembaga Investigasi Anti Suap dan Masalah Korupsi Kabupaten Ngada, Moses Janga, kepada Suara Flores, menuturkan, wacana kebijakan ataupun program pemerintah seringkali berhenti pada poros tertentu dan kurang merakyat karena kelemahan beberapa lini ataupun instansi terkait dalam melakukan kreasi ke bawah. Hal lain, menurut Janga, seringkali karena kurangnya monitoring kinerja bawahan. Karena itu menurut pensiunan birokrasi ini, perlu dibuat ketegasan langsung unsur atasan kepada masing-masing bawahan untuk secara lebih cepat dan merata mengisi ruang publik. Menurut Janga, keterlambatan informasi publik tidak boleh dipandang sebelah mata, sebab ketimpangan pemahaman justeru akan ikut memperparah kondisi masyarakat yang hidup dengan segala keterbelakangan sumber daya dan perhatian sosial pembangunan rakyat.

“Selaku warga maupun sebagai tokoh masyarakat, saya kira rakyat perlu melihat seluruh kebijakan dengan berbagai kaca mata kritis dan transparan. Pemerintah selaku pengelola kepercayaan, juga harus selalu menunjukan sikap bersabahat kepada masyarakat demi tercapianya kondisi rakyat pintar, cerdas, mandiri dan merdeka. Rakyat membutuhkan perubahan perilaku pelayanan publik secara lebih komprehensif, arif dan tepat guna.

Kalau misalnya rakyat sudah mendapat keberpihakan secara lebih baik, hal itu patut dikonstrusikan dari waktu ke waktu dalam tempo kerakyatan bersama keteladanan perubahan. Jika sekarang adalah waktunya pemerintah melakukan kebaikan bagi masyarakat, maka rakyat patut lebih konstruktif bersuara, mempertegas dan menuntut pelayanan prima dalam multi aspek pembangunan masyarakat Kabupaten Ngada. Kita berangkat dari sejarah trauma dan sejarah tekanan. Sejarah kita adalah sejarah pembodohan, sejarah penjajahan, sejarah kekuasaan mutlak, sejarah korupsi, sejarah manipulasi, rakyat selalu dikekang. Maka inilah yang perlu kita rubah bersama secara kerja kolektif dan saling mengawasi “, ujar Moses Janga.

Terkait keluhan perlunya optimalisasi sosialisasi kebijakan publik bagi pemahaman maupun pendidikan masyarakat Kabupaten Ngada, menurut Janga, aspirasi warga perlu dilihat sebagai aspirasi rakyat banyak. “Ya, itu juga aspirasi rakyat banyak. Koran tidak mungkin mampu melansir satu per satu keluhan warga, itulah jeritan rakyat untuk dijawab. Sebagai warga masyarakat yang baik dan mencintai perubahan, rakyat tidak hanya boleh bertanya tetapi mengawal konsistensi pilihan pro rakyat, ujarnya.

Ditambahkan, menyangkut sosialisai program Jaminan Kesehatan Masyarakat Ngada, boleh dibilang belum begitu menyebar secara lebih merata. Keluhan Philipus Liu, menurut Janga, adalah gembaran kondisi pelayanan informasi publik di Ngada yang membutuhkan penataan secara lebih baik dan optimal. “Keluhan warga masyarakat perlu dijawab dengan realisasi kebijakan secara lebih baik dan optimal. Selain melalui lembaga pemerintah, peran media massa atau koran yang saat ini sudah memiliki daya jelajah lintas pelosok, sebenarnya sangat efektif sebagai sarana penyebaran informasi publik”, tandas Moses Janga. Menurut dia, keluhan ini patut mendapat perhatian serius pemerintah daerah Kabupaten Ngada, karena bukan tidak mungkin akan membias pada segmen kebijakan lainnya. “Ini adalah masukan positif untuk pemerintah dalam penataan sistem informasi secara lebih baik dan lebih merakyat”, tandas Janga.

Ditemui (24/2) di ruang kerjanya, Pemkab Ngada melalui Kabag Humas, Paskalis Bai, menerangkan, menyangkut program JKMN, senin (28/2) bersama Bappeda Kabupaten Ngada, pemerintah secara khusus membahas berbagai langkah kebijakan terkait pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Ngada. +++AD+++

Iklan

2 Komentar

  1. seharusnya yang mengawasi pelayanan publik termasuk kinerja komunikasi informasi publik itu adalah rayat melalui parpol yang menugaskan para wakil rakyat, tapi kenyataannya tidak demikian karena mereka juga rakyat yang masih haus dan lapar.

  2. Untuk medengungkan nada dari rakyat dan untuk rakyat memang enak didengar tapi pada prakteknya tidak demikian, karena banyak para pemimpin yang yang memimpin demekrasi lupa diri, karena bukan lagi dari rakyat untuk rakyat tapi dari rakyat untuk di korupsi, karena banyak para pemimpin sekarang sudah bukan berjuang untuk mencapai kesejahtraan rakyat tapi berjuang untuk kematian rakyat, karena para pemimpin sekarang ini mereka tidak lagi melawan para kaum penjajah untuk memperebutkan kemerdekaan tapi mereka saling memperebutkan properti untuk pribadi masing masing karena para pemimpin sekarang tidak mau berkorban demi rakyat semua takut rugi baik di desa maupun di kota sama, rakyat memilih pemimpin bukan menunjang kesejahtraan rakyat malah sebaliknya masyarakat yang menunjang kehidupan para pemimpin, apakah semakin bobroknya kehidupan demokrasi dinegara kita sampai banyak rakyat yang hidup tersiksa, kenapa dulu pemerintah yang berada di desa desa tidak mendapat gaji kehidupan rakyat terjamin tapi sekarang semakin bertingkah, sudah dapat gaji banyak lagi penuntutan yang menyusahkan rakyat.


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s