Jangan Jadikan Desa Sebagai Sapi Perah!

Kota Maumere, Suara Flores — Segenap Kepala Desa dan BPD di Sikka merasa geram dengan wacana penghapusan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi pada pengelolaan APBDes tahun 2010. Sebagian Kepala Desa sudah mulai pening karena sudah menghutang uang dari pos lain dengan perhitungan akan dirembes setelah ada pencairan dana tersebut, sehingga pengelolaan program sebagaimana tertuang dalam APBDes tahun 2010 bisa efektif, efisien serta accountable (tanggung gugat). Baca lebih lanjut

Iklan

Anggota DPRD Sikka Kecewa, Pemerintah Segera Kaji Lagi

Kota Maumere, Suara Flores — Sebuah kebijakan yang masih menjadi polemik bagi para Kepala Desa se-Kabupaten Sikka bahwa Pemerintah Kabupaten Sikka sedang berupaya membuat perubahan untuk menutupi defisit anggaran Kabupaten Sikka. Salah satu upaya yang diambil Pemkab Sikka adalah membuat perubahan terhadap Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2007 tentang Desa. Di mana Pemerintahan Desa tidak lagi mendapatkan Dana Hasil Bagi Pajak dan Retribusi yang diberlakukan sejak tahun 2010.  Anggota DPRD Sikka meminta Pemerintah segera melakukan kajian lagi. Baca lebih lanjut

Pemerintah Akui Kurang Koordinasi

Kota Maumere, Suara Flores — Kemelut Dana BHPR ini ditanggapai serius oleh Pemkab Sikka. Pihak Pemerintah Kabupaten berargumen bahwa tidak dicairkannya dana itu, dimana Dana Hasil Bagi Pajak dan Retribusi ini kan sifatnya bantuan pemerintah saja, dalam arti sesewaktu dapat dihentikan dengan melihat kondisi keuangan daerah yang tidak mencukupi. Kebijakan untuk memberikan bantuan itu dapat ditiadakan jika pemasukan tidak merata, maka retribusi tidak dicairkan. Sedangkan Bagi Hasil Pajak tetap diberikan senilai Rp. 1.250.000,-. Baca lebih lanjut

Kepala Desa Ancam Mogok

Kota Maumere, Suara Flores — Puluhan kepala desa yang ditemui Suara Flores di kediamannya pekan lalu, menyatakan mendukung penuh pernyataan Kades Wolomotong, Agymus Geor. Menurut mereka, gejala reformasi pemerintahan yang demokratis harus dilihat sebagai motivator dalam pembangunan, baik dari pusat hingga ke Desa serta RT dan RW. Dana miliaran tersebut dialokasikan sebagai stimulan bagi RT/RW dan Linmas serta membiayai kegiatan rutin penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketika dana tersebut tidak dialokasikan dari mana desa mendapatkan uang untuk memenuhi hak dan kewajiban penyelenggaran desa. Baca lebih lanjut

Diduga Tutup Defisit, Pemerintah Pangkas Dana BHPR

Kota Maumere, Suara Flores — Para kepala desa Kabupaten Sikka naik pitam dan melayangkan protes keras kepada Pemkab Sikka lantaran pemerintah melakukan kebijakan baru atas Dana Hasil Bagi Pajak dan Retribusi (BHPR), dengan tidak mengalokasikan dana BHPR untuk desa dan kelurahan. Hingga saat ini pemerintah belum menyerahkan Dana BHPR ke setiap desa, dan sudah pasti hal ini akan mengganggu aktivitas pemerintahan di desa. Jumlah Dana Hasil Bagi Pajak dan Retribusi untuk 148 Desa dan 20 Kelurahan di Kabupaten Sikka, kurang lebih 1.705.418.400,-. Dimana setiap desa dan kelurahan wajib mendapat 10.151.300 rupiah per tahun,-. Baca lebih lanjut