Berikan Apa Yang Menjadi Hak Rakyat Desa!

Luapan amarah para kepala desa di Kabupaten Sikka terhadap kebijakan pemerintah yang diduga memangkas dana Bagi Hasil Pajak Retribusi ( BHPR) untuk menutup defisit anggaran tentunya sangat berdasar. Sebab apa yang menjadi hak mereka dipangkas untuk kepentingan yang lain. Padahal dana itu bukan untuk kepentingan pribadi kepala desa, tapi semata-mata untuk keberlanjutan proses jalannya roda pemerintahan di desa. Baca lebih lanjut

Iklan